Carut Marutnya Pendidikan Di Indonesia

            Experience is the best of teacher ( pengalaman adalah guru terbaik ). Itulah pepatah orang bijak. Indonesia memiliki segudang kekayaan pengalaman dalam mengarungi samudera kehidupan di negeri tercinta ini. Khususnya dalam bidang pendidikan Indonesia memiliki segudang kekayaan pengalaman dalam membuat dan menetapkan sistem pendidikan nasional yang ideal, sistem dan struktur pendidikan nasional, pemberlakukan kurikulum, renumerasi guru, dan sebagainya. Tak kekurangan bahkan atau terlalu “makan asam garam” kita dalam membuat serta menetapkan kebijakan menuju sistem pendidikan nasional yang ideal tersebut. Tetapi ironisnya bukannya bertambah baik tetapi malah carut marut. Inilah realita pendidikan di Indonesia yang ada sekarang ini, bahkan bukan hanya di sektor pendidikan tetapi hampir di semua sektor kehidupan. Salah satu penyebabnya mungkin terlalu seringnya kebijakan yang parsial dengan diistilahkan ganti menteri ganti kebijakan. Pendidikan bukan sesuatu kebutuhan sesaat tetapi merupakan investasi yang harus dijaga keeksistensiannya. Kualitas SDM suatu negara bisa dilihat dari pendidikannya. Pendidikan adalah proses penyadaran untuk menjadikan manusia sebagai “manusia”. Tetapi pendidikan di Indonesia bak menanam jagung atau padi yang setiap 3 atau 6 bulan sekali diganti metode penanamannya. Sungguh ironis sekali. Bagaimana akan melahirkan sisdiknas (sistem pendidikan nasional) yang baik apabila setiap kebijakan yang ditetapkan mudah pula untuk dilanggar dan ”dipermainkan”.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah yaitu dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah, diberlakukannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) serta arus globalisasi yang tidak mungkin lagi dibendung seakan hampir semua sektor kehidupan berubah, termasuk pendidikan. Kebijakan yang terkesan terburu-buru tersebut belum mampu menjadi suatu alternatif pemecahan masalah malahan mungkin menambah masalah. Bahkan sektor pendidikan di Indonesia adalah sektor yang paling terkena imbasnya tetapi sense of crisis para stake holder sangat minim dan terkesan sektor pendidikan tidak terlalu penting untuk direformasi.

Perdana Menteri Tony Blair mengatakan bahwa di abad 21 ini Inggris akan mereformasi pendidikannya. Sebuah negara Inggris yang begitu majunya masih saja ingin mereformasi pendidikannya tetapi Indonesia, tak tahulah ? Seharusnya kita malu, sebuah negara Inggris yang sudah maju dan siap menghadapi arus globalisasi masih terus mereformasi pendidikannya tetapi kita malah sibuk dengan membuat peraturan, kebijakan, undang-undang yang pada akhirnya inkonsisten dan tidak kontinu (kebijakan yang parsial).

Otonomi daerah yang diharapkan setiap daerah dapat mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah bisa dikatakan sebagai sesuatu yang belum dianggap berhasil, terlalu terburu-buru karena sistem yang direncanakan belum match dengan apa yang sudah direncakan sebelumnya sehingga akhirnya banyak daerah yang belum siap dengan diterapkannya otonomi daerah atau diistilahkan dengan desentralisasi semu. Akibatnya pun pendidikan di tiap daerah masih timpang.

Kebijakan pemerintah yang lain seperti ditetapkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai pengganti dari kurikulum 1994. KBK diganti lagi oleh KTSP yang menegaskan kembali sebagai perangkat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Konon katanya penggantian kurikulum ini sudah tidak sesuai dengan situasi sekarang ini yakni era globalisasi. Dan juga diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah (desentralisasi pendidikan) yang memberi keleluasaan kepada masing-masing pihak sekolah untuk me-manage sekolahnya sendiri yang diistilahkan dengan otonomi sekolah. Entah apalagi nanti kebijakan yang baru akan datang lagi. Belum lagi UU BHP yang masih banyak pro dan kontra. Wajar memang karena yang masyarakat rasakan semakin hari sekolah khususnya di perguruan tinggi semakin mahal. Walaupun ada Sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP namun masih banyak pula masayarakat yang belum menikmatinya.

Carut marutnya pendidikan Indonesia dapat dilihat dari beberapa kasus baik itu persoalan yang klasik maupun yang masih hangat kita dengar maupun dibaca diantaranya: (i) kebijakan parsial dari para stake holder dan decision maker terhadap kebijakan yang dikeluarkannya; (ii) tidak konsistennya kebijakan tersebut, ganti menteri ganti kebijakan; (iii) adanya kasus pemark-upan dana/biaya pembangunan sekolah (iv) penetapan standard nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) yang banyak menimbulkan pro dan kontra; (v) Sering bocornya soal-soal ujian; (vi) sistem konversi yang menimbulkan konflik berbagai pihak dalam hal sistem penilaian UAN (vii) semakin merebaknya siswa-siswa yang drop out; (viii) biaya pendidikan yang semakin mencekik leher serta masih banyak lagi kompleksitas problematika pendidikan Indonesia ini.

Berbagai perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita dewasa ini, seiring dengan tuntutan reformasi dalam berbagai bidang, tidak terkecuali bidang pendidikan, dengan jelas bahwa diperlukan redefinisi dan paradigma baru sistem pendidikan nasional. Rumusan paradigma baru ini, paling tidak, mampu memberikan arah yang benar, sesuai dengan peran pendidikan nasional yang secara makro dituntut mampu membantu mengantarkan masyarakat menuju masyarakat Indonesia baru yang demokratis, religius dan tangguh menghadapi lingkungan global yang kompetitif.

Paradigma baru pendidikan nasional haruslah dituangkan dan dijabarkan di dalam berbagai program pengembangan pendidikan nasional secara komprehensif dan kontinuitas yaitu dengan mengacu pada model atau ideologi pendidikan suatu bangsa.

Henry Giroux dan Aronowitz membagi model/ideologi pendidikan yakni model pendidikan konservatif, liberal dan kritis. Pertama, model pendidikan konservatif berpendirian bahwa keharmonisan dalam masyarakat dan menghindari konflik adalah hakekat pendidikan. Artinya mereka menjaga status quo. Kedua, model pendidikan liberal. Golongan ini melihat bahwa pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi, tetapi mereka berusaha untuk menyesuaikan pendidikan dengan lingkungan yang berbeda dengan melakukan reformasi “kosmetik” seperti membangun kelas, dan fasilitas baru atau melakukan perubahan yang moderat. Ketiga model pendidikan kritis. Pendidikan merupakan arena perjuangan politik. Golongan ini menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat dimana mereka berada. Tujuan pendidikan dalam model yang ketiga ini adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil.

Selain daripada ketiga model pendidikan tersebut, pendidikan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Suatu sistem pendidikan yang baik adalah sistem yang berakar dengan kultur masyarakatnya. Suatu sistem pendidikan tidak boleh tercabut dari akar budayanya sehingga dalam pendidikan yang mesti diterapkan di Indonesia pun harus mencari identitasnya. Tujuan pendidikan bukan hanya manusia yang terpelajar tetapi manusia yang berbudaya (educated and civilized human being). Pendidikan adalah proses penyadaran untuk menjadikan manusia sebagai “manusia”. Ini memerlukan proses yang lama, kekonsistenan, kontinuitas dari berbagai pihak. Pendidikan bukanlah bak menanam “jagung” atau “padi” yang setiap 3 atau 6 bulan sekali diganti metode “penanamannya”.

Janganlah pendidikan kita carut marut seperti sekarang ini ! Apakah kita rela negara yang kita cintai ini menjadi negara yang carut marut? Marilah kita berjuang bersama-sama memperjuangkan kepentingan bersama yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidakkah kita malu ???? 

(Sumber:blog.beswandjarum.com)